1.      Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  penundaan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang

2.      Menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan tertundanya eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Syari’ah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penundaan eksekusi mati di Pengadilan Negeri Tangerang serta faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi mati. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum pidana Islam.

Sejauh yang penyusun ketahui pembahasan mengenai pidana mati telah banyak kita jumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi belum ada buku yang secara rinci dan detail membahas mengenai pelaksanaan eksekusi mati. Kebanyakan pembahasan lebih ditujukan kepada pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati. Oleh karena itu sebagai bahan acuan pemikiran, penyusun mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa eksekusi mati dilakukan dengan tembak mati oleh sebuah Regu Penembak dari Brigade Mobil.6

Hukuman mati telah dikenal ketika hukum-hukum belum tertulis, artinya hukuman mati telah menjadi hukum Adat selama beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan pidana mati juga dikenal oleh Adat budaya bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum Adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.7

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua). Disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang cenderung lambat dan dilaksanakan setelah bertahun-tahun bukanlah disebabkan kemauan aparat  atau aparat pelaksana mengalami hambatan, tepat semata-mata karena prosedur atau tata cara pelaksana pidana mati harus ditempuh berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 dan UU No. 3 Tahun 1950 8 tentang Permohonan Grasi.9

Penelusuran pustaka terus dilanjutkan sebagai bahan acuan dan landasan pemikiran bagi penyusun hingga sampai kepada beberapa kitab fiqh. Di antara kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah hukuman mati dalam Islam yaitu kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq. Di sebutkan bahwa adanya hukuman mati dalam Islam merupakan penghormatan terhadap jiwa manusia, maka barangsiapa yang merampas kehidupan manusia diancam dengan hukuman yang paling memberatkan yakni dihukum mati sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap remeh masalah ini.10

Selain itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-Uqubat: al-Jarimah wa al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islami. Dikatakan bahwa melaksanakan hukuman merupakan bagian dari ibadah dan jihad di jalan Allah dalam rangka pemeliharaan agama dan umat manusia dari segala mafsadat serta pembentukan akhlak yang mulia.11Dikatakan pula eksekusi hukuman wajib dilaksanakan oleh seorang penguasa bagi siapa saja yang telah berbuat jarimah, bahkan hukuman pun harus dilaksanakan terhadap orang yang sakit dan wanita yang hamil, hanya saja pelaksanaan hukuman tersebut harus ditunda hingga orang yang sakit sembuh dari sakitnya dan wanita yang hamil sampai melahirkan, hal ini dilakukan untuk menghindari dari berbuat kezhaliman pada saat pelaksanaan hukuman.12

Terdapat pula kitab yang dikarang oleh Ahmad Fathi Bahansi “as-Siayasah al-Jinaiyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah.” Beliau mengatakan bahwa cara syari’at memelihara kemashlahatan umat manusia adalah dengan diadakannya hukuman bagi orang-orang yang berbuat jarimah. Dikatakan pula bahwa hukuman dapat mendidik dan memperbaiki pelaku jarimah agar tidak mengulanginya lagi, maka untuk menjaga kemashlahatan itu, hukum had yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an tidak dapat dirubah ketentuannya.13

Nur’ainy AM “Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati” dalam Jurnal Sosio-Relegia, mengemukakan berbagai argumen pro dan kontra penerapan hukuman mati disertai tujuan dari hukuman tersebut. Dikatakan bahwa tujuan diterapkannya pidana mati sebagai salah satu upaya pembalasan pidana sekaligus mencegah terulangnya kejahatan. Dikemukakan pula sekilas masalah pelaksanaan eksekusi mati. Ia juga mengatakan adanya penundaan eksekusi mati menyebabkan beban psikologis dengan bertambahnya penderitaan bagi pelaku dan keluarganya tetapi tidak menyebutkan faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati.14

Berkaitan dengan permasalahan hukuman mati, ditemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Hukuman Mati terhadap Kasus Narkoba. Dikatakan bahwa hukuman mati bagi kasus narkoba lebih merupakan hukuman ta’zir sebagai hukuman alternatif dari penguasa negara untuk menjaga kemashlahatan manusia sepanjang hukuman tersebut mempunyai kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Pembahasan dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang kriteria kasus narkoba yang dapat dijatuhi hukuman mati yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, namun penyusun tidak menyebutkan penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati dalam kasus narkoba.15

Al-Qur’an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya bahwa kesalahan-kesalahan tersebut disebut sebagai dosa yang mengharuskan adanya hukuman.19 Jadi menurutnya, hukuman merupakan penghapus dosa, namun hukum itu sendiri juga merupakan tindakan preventif. Apabila dilaksanakan, maka ia akan menjadi tindakan preventif dan represif sekaligus.20 

Pengadaan hukuman bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan bagi pelaku agar jera, tetapi juga dalam hukuman itu sendiri terkandung nilai pengajaran sebagai pembentukan akhlak manusia serta memberikan pengetahuan bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak layak dilakukan yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan membawa kerugian bagi manusia.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka perlu diadakan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan hukuman dijalankan oleh pemerintah sebagai penguasa negara dalam mengendalikan masyarakatnya untuk mewujudkan negara yang makmur, damai dan sejahtera serta menciptakan kertertiban masyarakat.

Pelaksanaan hukum yang sering mengalami penundaan adalah hukuman mati. Hukuman ini sering dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada beberapa orang terpidana, yang kebanyakan terpidana ini terlibat pengedaran gelap narkoba. Padahal mengenai pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1964 dan sebagai eksekutor pelaksana adalah jaksa.  Putusan pengadilan dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

a.       Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan bertatap muka langsung dengan seorang panitera dan seorang jaksa yang mengetahui secara rinci dan detail tentang adanya penundaan eksekusi bagi terpidana mati. Sedangkan tehnik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara secara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

a.      Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.

Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan dalam panduan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) oleh Departemen Sosial mengartikan narkoba adalah bahan atau obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan dan diedarkan diluar ketentuan hukum.12

Pada dasarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang digunakan dalam dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit dan diberikan kepada pasien yang memang sangat membutuhkan, namun apabila narkotika digunakan dalam kadar yang berlebihan ataupun disalahgunakan maka dapat menyebabkan ketagihan sehingga terjadi penurunan dan perubahan kesadaran para pemakainya dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.

Selain narkotika, juga terdapat suatu zat atau obat yang hampir sama dengan narkotika yang disebut dengan Psikotropika. Psikotropika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) mempunyai beragam jenisnya. Diantaranya adalah: 13

a.        Heroin

Berupa serbuk putih dengan rasa pahit, dalam pasaran warnanya bias putih, coklat atau dadu. Dikenal dengan nama Putau atau PTW dan sangat cepat menimbulkan ketergantungan.

b.   Ecstasy

Berupa tablet dengan berbagai macam warna, dikenal dengan sebutan Inex, XTC, Huge Drug, Yuppie Drug, Essence, Clarity, Butterfly dan Black Heart.

c.   Meth-Amphetamine

Berupa serbuk kristal, dikenal dengan nama Shabu-shabu atau Ubas.

d.        Obat Penenang (Obat Tidur)

Berupa tablet, dikenal dengan nama Lexotan, Nipam, BK, Valium dan lain-lain.

e.        Alkohol

Jenis yang termasuk alkohol adalah Bir, Whiski, Gin, Vodka, Martini, Brem, Arak, Tuak, Ciu, Saguar, Jhony dan lain-lain.

f.         Ganja (Marihuana, Mariyuana, Hashis)

Berupa daun kering atau getah, dikenal dengan nama Gelek, Cimeng, Budha, Stick dan Marijane.

g.        Bahan adiktif lainnya

Antara lain lem Aica Aibon, Thinner, Bensin, Spiritus, Jamur kotoran kerbau dan Kecubung.

Peredaran narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan narkoba sangat berbahaya yang tidak hanya dapat merusak fisik bahkan lebih dari itu dapat menghancurkan masa depan pemakainya dan juga berapa banyak keluarga yang hancur akibat narkoba. Oleh karena itu hukuman yang harus diberikan kepada para pengedarnya adalah hukuman yang seberat-beratnya yakni hukuman mati, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.

Demikian pula dalam Pasal 59 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup manusia serta sebagai perlindungan terhadap jiwa dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Islam mengenal adanya qisas jiwa.  Qisas ini merupakan jenis hukuman mati dalam Islam bagi tindak pidana pembunuhan sengaja. Pada dasarnya qisas adalah balasan (hukuman) bagi seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya atau pembalasan yang setimpal dari suatu tindakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.15 Qisas bagi pembunuhan sengaja dikenal dengan qisas bunuh sebagai hukuman mati bagi pelakunya atau dalam ilmu hukum, qisas dikenal dengan istilah yus talionis.16 Prinsip qisas sesungguhnya merupakan bentuk modifikasi dari rasa keadilan bangsa Arab. Hukum yang bercorak kesukuan dikalangan bangsa Arab telah mengenal prinsip hukuman pembalasan atau sebuah tindak penganiayaan.17 Bangsa Arab selalu cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Jika seorang anggota keluarga atau suku melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarga yang lain maka pembalasan dilakukan dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa dari salah satu anggota keluarga musuhnya. Peraturan qisas datang memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Arab, bahwa yang mendapat balasan hanya orang yang bertanggung jawab atas tindak pembunuhan, sehingga Allah memerintahkan:

ياايها الدين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد باالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان دلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد دلك فله عداب أليم18

Pemerintah dalam menentukan hukuman harus dapat melihat fungsi dan tujuan diadakannya pidana yaitu mengembalikan ketertiban hukum yang ada dalam masyarakat. Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam ialah pencegahan (ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib).24

Pencegahan berarti menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya, selain itu menahan orang lain untuk tidak melakukannya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Syari’at Islam juga tidak lalai dalam memberikan perhatiannya terhadap diri pelaku yaitu dengan memberikan pendidikan dalam penjatuhan hukuman dengan mengajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tidak baik sehingga ia jauh dari perbuatan jarimah dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Agung. Selain itu syari’at Islam juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Sedangkan dalam tujuan pemidanaan dalam teori hukum pidana menurut A.Z. Abidin dalam bukunya bahwa hukum pidana itu merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bilamana nilai-nilai itu berubah, hukum pidana berubah. Beliau juga mengatakan bahwa hukum pidana secara tepatnya disebut sebagai one of the most faithful mirros of a given civilization, reflecting the fundamental values on wich latter rest.28

Salah satu bentuk sanksi yang selalu diperdebatkan adalah pidana mati. Pengadaan pidana mati ini selalu dikatakan pelanggaran HAM, sebab mati adalah urusan Tuhan Yang Maha Kuasa memang tidak dapat disangkal lagi bahwa nyawa adalah milik Tuhan, sebagai manusia yang berperikemanusiaan harus memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya, namun dalam hukum pidana modern hanya melihat dari sisi pemberian hukuman bagi terhukum,  tanpa memperhatikan pembentukan akhlak dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri yang terkandung dalam hukuman. Dalam pemberian hukuman harus ada satu hukuman yang lebih berat dari hukuman-hukuman yang lain yang bertujuan agar orang yang akan berbuat kejahatan atau hendak mengulanginya lagi secara otomatis akan berpikir sekali lagi sebelum bertindak. 

   Oleh karena itu, menurut pendapat Andi Hamzah dan A. Sumangelipu bahwa dengan semakin tingginya angka kriminalitas di Indonesia lebih baik jika ditempuh dengan jalan penyelesaian hukum biasa  dan untuk itu pidana mati masih perlu tercantum dalam KUHP Nasional mendatang, khususnya sebagai ancaman pidana bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.29

Maksud teori ini adalah untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, maka pembalasan merupakan pemidanaan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan tanpa melihat akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya).

Nada yang sama juga terlihat dalam al-Qur’an, yang bunyinya adalah:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عداباعظيما31

Teori ini mengatakan bahwa pemberian pidana tidak hanya sekadar memberi pembalasan terhadap pelaku tindak pidana melainkan juga didasarkan atas tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dan pencegahan terulangnya kejahatan.

Pembalasan terhadap pelaku kejahatan merupakan hukuman yang setimpal sebagai perlindungan bagi masyarakat, selain itu diperlukan tindakan pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana guna menjaga ketertiban umum sehingga akan terwujud masyarakat.

Dengan demikian maka pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan berat yang melebihi batas-batas kemanusiaan selain juga sebagai upaya dalam menanggulangi tindakan preventif lainnya.

Pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 6 huruf a KUHAP yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Jaksa lebih umum dari Penuntut Umum, karena tidak semua Jaksa sebagai Penuntut Umum. Sedangkan pengertian Penuntut Umum lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian ini, pada undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diulang pada pasal 1 butir 1 dan butir 2. Jika pengertian Jaksa dan Penuntut Umum dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di atas dikaji atau dijabarkan, maka Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan. Jadi dua kewenangan Jaksa yaitu sebagai penuntut umum dan sebagai esksekutor. Sedang penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian, maka Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut Umum-lah yang dapat melaksanakan penetapan hakim dan Jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi karena ia adalah Jaksa.32

Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, memuat ketentuan sebagai berikut:

Kejaksaan Republik Indionesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Leden Marpaung dengan mengutip pendapat M.H. Tirtaamidjaja dalam buku “Kedudukan Hakim dan Jaksa” menjelasakan bahwa:

Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan demikian Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dibagi-bagi, hal ini  sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, namun undang-undang ini telah berubah menjadi UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini mengatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Susunan Kejaksaan terdiri dari:

a.        Kejaksaan Negeri

b.        Kejaksaan Tinggi

c.        Kejaksaan Agung

Kejaksaan Negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), yang berkedudukan di ibukota Daerah Tingkat II/Kota Madya Tingkat II/Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum Daerah Tingkat II tersebut. Kejaksaan Negeri-lah yang kelak melaksanakan putusan dan penetapan hakim atau eksekusi.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau disebut Jaksa Tinggi yang berkedudukan di ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

Sedangkan Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang berkedudukan di ibukota Negera Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Dalam KUHAP, Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Sedangkan pada Bab III dari UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yakni Pasal 27 ayat 1 mengatur ketentuan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

Dengan adanya ketentuan di atas maka tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan setiap putusan serta penetapan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 270 KUHAP bahwa pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, maka dalam hal ini yang berwenang melakukan eksekusi hukuman adalah Jaksa yang melakukan penuntutan dalam persidangan yang biasa disebut dengan Jaksa Penuntut Umum.

Hadits di atas menerangkan bahwa Allah swt melaknati minum-minuman keras baik pengedar, penjual, pembuat, memproduksi, menyimpan atau menguasai. Mereka semua pantas dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dalam bukunya As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa:

Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti peminum khamr. Ganja lebih jahat dari khamr ditilik dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah swt dan mendirikan sembahyang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman khamr dan mabuk, secara lafzi dan maknawi.58

Halangan-halangan semacam ini yang dapat menunda pelaksanaan hukuman maka tidak ada alasan bagi hakim atau penguasa selain menunda eksekusi. Penundaan dilakukan agar terwujud keadilan yang tidak hanya diberikan kepada korban tetapi juga terhadap pelaku tindak pidana, serta menghindarkan diri dari berbuat kezhaliman dan melampaui batas sebagai rasa kemanusiaan dan menghormati jiwa manusia. Namun, jika tidak terdapat halangan-halangan seperti di atas, maka eksekusi hukuman harus segera dilaksanakan, sebagai wujud adanya penegakkan hukum sehingga dapat terealisasikan tujuan-tujuan dari hukuman, pencegahan terjadinya kejahatan, pendidikan dan pengajaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Beliau bernama Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin As-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazid bin Hasyim bin ‘Abdul Muththalib bin ‘Abdi Manaf. Dilahirkan pada tahun 150 H di kota Ghazzah (Gaza) di Palestina, yaitu tepat di tahun wafatnya salah seorang Imam empat madzhab lainnya, Abu Hanifah. Ayah beliau meninggal saat beliau masih di ayunan, sehingga tumbuh di dalam kondisi yatim dan faqir. Sedangkan ibunya, berasal dari suku Azd, salah satu suku di Yaman. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Asy-Syafi’i dijuluki oleh kalangan Ahlu Al-Hadits sebagai Nashir As-Sunnah (pembela As-Sunnah). Ini tentu saja merupakan penghargaan tertinggi terhadap sosok beliau dan bukan hanya sekedar simbol belaka. Sikap, ucapan dan karya-karya tulis beliau menjadi saksi untuk itu.

Abu Zahra adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Madzhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keisalaman terutama disiplin Hukum Islam. Di antara karyanya adalah Ushul Fiqh dan al-Jarimah wa al-Uqubah al-Islamiyah.